Warta Sinar – Minggu (13/3), telah berlangsung kegiatan Uji Kelayakan Badan Kelengkapan Fakultas Ilmu Pendidikan yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa FIP. Kegiatan bertempat di Gedung Rektorat Lantai 10 dan diikuti oleh seluruh Badan Kelengkapan FIP mulai dari BEM, HMP, dan UKM-F untuk melakukan presentasi program kerja. Kegiatan Uji Kelayakan ini menuai berbagai tanggapan dari para Badan Kelengkapan FIP.
Zulfikri selaku Gubernur FIP dalam wawancara (13/3) mengungkapkan Ia mengapresiasi kegiatan ini karena merupakan ajang silaturahmi antar Badan Kelengkapan FIP, tetapi menurutnya judul dari kegiatan sedikit melenceng dari tujuan dilaksanakannya kegiatan ini. Jika dilihat dari judulnya akan ada proker BK FIP yang layak dan tidak layak, sementara, layak atau tidaknya sebuah Proker sudah ketetapan dari masing-masing Badan Kelengkapan.
"Kurang cocok untuk nama acaranya. Karena kalo Uji Kelayakan berarti nanti ada Proker dari teman-teman yang layak atau tidak layak. Itu yang menurut saya tidak cocok. Karena disini tidak ada yang bisa menyatakan Proker teman-teman ini layak atau tidak, hal itu sudah menjadi bagian program kerja dari Badan Kelengkapan masing-masing," Ujarnya.
Tanggapan lainnya, Agam Failasuf Ketua Umum UKM-F PENA menyatakan bahwa informasi dan sosialisasi mengenai acara ini terkesan mendadak, sehingga persiapan dari para Badan Kelengkapan pun juga mendadak. Ia mengungkapkan bahwa undangan baru diberikan satu hari sebelum pelaksanaan. Hal itu menurutnya menyebabkan persiapan dari Badan Kelengkapan kurang maksimal.
Sementara, Moch. Ferdi Ketum HIMAPIPA mengungkapkan, dana DIPA yang di RAB-kan masih belum ada kejelasan dan menjadi kendala dalam penyusunan program kerja. Tidak adanya Informasi terkait persyaratan dan ketentuan dana RAB yang menjadi penghambat dalam merancang program kerja.
“Mungkin kendala HIMAPIPA dengan acara uji kelayakan ini yaitu untuk dana DIPA yang masih belum ada informasi terkait persyaratan dan ketentuan untuk dapat dana RAB, karena beberapa acara yang sudah BK FIP rancang butuh dana RAB juga, dan itu tidak sedikit,” Tuturnya.
Merespon tanggapan dari para Badan Kelengkapan, Almirah Inas selaku Ketua Umum DPM FIP menyatakan bahwa kegiatan ini sudah sesuai dengan hasil sosialisasi para Badan Kelengkapan dan telah dirundingkan secara bersama.
“Kemarin dari hasil sosialisasi tanggal ini pun sudah dari keputusan Badan Kelengkapan dan dirundingkan bersama. Ada beberapa Badan Kelengkapan yang belum melakukan rapat kerja, ada yang sudah. Sedangkan ini yang sudah rapat kerja harus segera melaksanakan program kerjanya, jadi kita melaksanakan Uji Kelayakan terlebih dahulu dan memberikan kelonggaran bagi Badan Kelengkapan yang belum melaksanakan program kerja untuk boleh merevisi program kerjanya,” Ujarnya.
Moch. Vikry Romadhoni Ketua Umum FSI- Ar-Rosyad memberikan masukannya agar lebih koordinasi di kegiatan Uji Kelayakan tahun yang akan datang, agar kesannya tidak dipaksakan.
“Untuk masukan mungkin lebih ke
koordinasi aja, karena dari Badan Kelengkapan itu masih belum ada Raker,
kemudian dipaksakan untuk Uji Kelayakan. Untuk harapannya, gimana sekiranya
dari Badan Kelengkapan ada timeline untuk melakukan Raker, baru Uji Kelayakan.
Ini kan Uji Kelayakan dulu baru Raker,” Ujarnya. (Ul/An)
