Bijakkah Belajar Tatap Muka Dimulai Bulan Juli?

 

     Menjalankan pemerintahan di Indonesia sangatlah tidak mudah apalagi, ditambah pandemi Covid-19 yang sudah satu setengah tahun melanda tanah air dan dunia. Setiap kebijakan yang diambil haruslah melalui pertimbangan yang sangat matang. Serta seminimal mungkin tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Membuat suatu kebijakan di era pandemi seperti sekarang haruslah mempertimbangkan banyak hal dan yang paling utama adalah kesehatan dari masyarakat Indonesia. Sudah satu tahun lebih pemerintah melalui Menteri Pendidikan mengeluarkan larangan untuk melaksanakan kegiatan belajar secara tatap muka untuk menghindari penyebaran virus yang dapat membahayakan kesehatan warga sekolah. Kegiatan belajar mengajar sudah tidak lagi dilaksanakan di dalam kelas, tetapi dilaksanakan secara daring. Hal ini tentu sangat merugikan karena  sangat berpengaruh terhadap siswa itu sendiri, dimana mereka tidak lagi dapat berkumpul dengan teman-temannya dan bersosialisasi dengan guru seperti yang dahulu biasa dilakukan sebelum adanya pandemi ini. Keputusan dari pemerintah tentulah tidak bisa disalahkan karena  adanya pandemi ini tidak pernah direncanakan dan tentu saja sangat kurang persiapan untuk mengatasi ini semua.

  Setelah satu tahun berjalan tanpa pembelajaran tatap muka, Menteri Pendidikan akhirnya mengumumkan kebijakan baru untuk kembali mengadakan pembelajaran tatap muka di bulan Juli ini. Kebijakan ini tentu mendapatkan tentangan dari banyak pihak, terlebih dari aktivis kesehatan yang menganggap kebijakan ini kurang tepat karena dianggap membahayakan keselamatan siswa dan guru. Apalagi melihat kondisi sekarang ini ketika gelombang serangan Covid-19 varian kembali meninggi setelah libur lebaran. Namun, nampaknya pemerintah akan tetap melaksanakan kebijakan tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan di setiap sekolah.

    Apa yang dilakukan oleh Bapak Nadiem sebenarnya cukup tepat melihat kondisi pendidikan saat ini. Saya sebagai salah satu mahasiswa yang mengalami kebijakan ini merasa bahwasannya pembelajaran daring kurang efektif dalam proses pembelajaran, ada banyak hal yang dapat mengganggu proses pembelajaran daring mulai dari jaringan, ketersediaan kuota, dan fasilitas yang masih kurang untuk beberapa tempat. Tentunya hal ini akan sangat berpengaruh terhadap hasil belajar dari siswa dan bisa saja satu generasi akan bodoh jika proses pembelajarannya masih saja seperti ini. Hal ini tentu menjadi salah satu pertimbangan dari Menteri Pendidikan karena Beliau tidak mau jika pendidikan di eranya mengalami kemunduran.

    Bagaimana seharusnya kebijakan ini dijalankan? Seperti telah saya tulis di awal bahwasannya setiap kebijakan haruslah mempertimbangkan banyak hal. Oleh karena itu, Bapak Menteri hanya akan menerapkan kebijakan ini apabila keadaan memang memungkinkan. Sekolah yang diwajibkan melaksanakan kebijakan ini hanyalah sekolah di daerah dengan zona hijau dan kuning saja. Kapasitas dari setiap kelas pun dikurangi menjadi lima puluh persen saja dari keseluruhan kapasitas ruang kelas. Dalam seminggu sekolah hanya diwajibkan untuk menggelar pembelajaran tatap muka dalam 2-3 hari saja dan tetap menyelenggarakan pembelajaran secara daring. Vaksinasi para pengajar telah mulai dilaksanakan untuk melindungi mereka dari penyebaran virus Covid-19.

    Lalu, apakah kebijakan ini akan efektif? Hal ini tentu dikembalikan lagi kepada penerapannya nanti di sekolah, semua tergantung dari pelaksana kebijakan. Hal ini harus didukung oleh semua pihak termasuk masyarakat. Kita tidak bisa selamanya menunggu pandemi, kesehatan dan pendidikan harus berjalan beriringan untuk menjaga asa generasi bangsa di masa pandemi seperti ini. Semoga pandemi segera berlalu. 

 Mohammad Ali (LPM Sinar, 29 Juni 2021)