DPM FIP LAYANGKAN SURAT KEPUTUSAN SANKSI KELEMBAGAAN, HIMAPIPA BUKA SUARA

Warta Sinar - Setelah mendapat SK (Surat Keputusan) Sanksi kelembagaan (13/11) oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan (DPM FIP) pihak Himpunan Mahasiswa Prodi Pendidikan IPA (Himapipa) akhirnya buka suara terkait pelaksanaan Musyawarah Mahasiswa (Muswa) pada (11/11). Dea Adira Agustina selaku Ketua Umum Himapipa mengungkapkan jika pada saat hari-H pelaksanaan muswa pihak DPM menginterupsi ketika memasuki sidang pleno 2 dan mengatakan sidang tidak bisa dilanjutkan karena menyalahi aturan AD/ART KM-UTM, namun pihak DPM enggan menunjukkan file AD/ART yang dimaksud ketika diminta oleh pihak Himapipa.

Dea Adira juga mempertanyakan tentang kesalahan tanggal yang tertulis pada SK yang diterimanya. Ia menerima SK dari Ismail, Wakil 1 DPM FIP. Namun tertulis bahwa muswa Himapipa pada tanggal 11 Oktober padahal muswa dilaksanakan pada 11 November. Kemudian SK tersebut ditarik kembali oleh pihak DPM FIP.

“Dari sini apakah pihak ketum DPM  tidak mengoreksi padahal itu sebuah SK bukan sekedar surat undangan, sepenting SK aja dianggap sepele dan dipermainkan, waktu ketua DPM saya tegur mengenai SK, Rizal menjawab "kan saya gatau." Lucu rasanya, karena pada SK tertera jelas ada tanda tangan dan stempel resmi dari Rizal selaku Ketua DPM FIP, apakah selama ini anggota DPM dapat menggunakan tanda tangan dan stempel secara formalitas saja tanpa adanya konsultasi dan izin kepada Rizal selaku Ketua DPM?” Ungkap Dea. (17/11)

Ketua Umum Himapipa tersebut juga menjelaskan alasan mengapa ia tidak dapat mendatangi undangan forum dari DPM FIP dikarenakan undangan yang terlalu mendadak dan sudah memiliki agenda lain.

"Pihak DPM mengirimkan undangan mendadak setelah Himapipa mengirim undangan muswa, DPM memberikan informasi forum di Rabu 8 November pukul 08.30 WIB, dan forum dilaksanakan hari itu juga pukul 19.00 WIB, benar adanya bahwa bupati 5 prodi tidak ada yang bisa menghadiri. Semua bupati 5 prodi meminta direschedule namun tidak ada jawaban dari pihak DPM  hingga malam, dan baru dijawab pukul 18.30 WIB bahwa setiap bupati diharap mengirimkan anggotanya, sedangkan forum dimulai pukul 19.00 WIB. Semua bupati tidak dapat menghadiri karena ada agenda rapat yg sudah dirancang jauh hari" Ungkap Ketua Umum Himapipa.

Undangan kedua yang disampaikan secara pribadi juga Dea terima secara mendadak ketika dirinya berada disebuah acara di luar kota. Ia menyayangkan mengapa tidak dihubungi sedari pagi, sehingga Ia dapat membatalkan jadwalnya jika memang DPM FIP ingin bertemu pada hari itu.

Nindi Chanifah selaku Presidium 1 pada Muswa Himapipa mengaku bingung mengapa hal ini baru dipermasalahkan oleh pihak DPM FIP jika memang perda yang dilanggar oleh Himapipa  sudah ditetapkan sejak Tahun 2021.

“Yang dibingungkan itu kan dari perda yang dipermasalahkan sama DPM berlaku sejak 2021, saya mempertayakan kenapa baru dipermasalahkan sekarang kalo memang sejak awal, kenapa kok enggak dibahas setelah DPM ini sah. Kenapa baru dipermasalahkan di akhir periode kenapa nggak dipermasalahkan setelah mereka pelantikan.” Ujar Nindi.

Terakhir Nindi mengungkapkan saran kepada DPM FIP agar menjabarkan dan mensosialisasikan peraturan dan AD/ART yang berlaku sehingga dari HMP dapat mempelajarinya.

“Saran aja ke DPM, biar ndak terjadi hal yang tidak diinginkan mending dijabarkan, setiap peraturan AD/ART yang ada lingkup DPM, sehingga dari HMP juga bisa mempelajari, meskipun ada kesalahan dari sebelumnya juga sebaiknya bisa disosialisasikan karena seharusnya setiap kegiatan yang menurutnya penting itu harus disosialisasikan, biar ndak yang disalahkan hanya HMP aja." tutup Nindi. (Ks/Nf/An)